TL;DR
UMR Jakarta 2026, yang secara resmi disebut UMP DKI Jakarta, ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 2025. Angka ini naik 6,17% dari tahun sebelumnya dan berlaku sejak 1 Januari 2026 untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Angka tersebut adalah upah bruto dan belum dipotong BPJS serta pajak.
Istilah UMR sudah resmi ditinggalkan lebih dari dua dekade lalu, tapi orang masih mengetiknya setiap awal tahun karena yang dicari bukan istilahnya, melainkan angkanya. Untuk 2026, angka UMR Jakarta adalah Rp5.729.876 per bulan, naik Rp333.115 dari tahun lalu. Ada beberapa hal yang perlu dipahami sebelum bisa menjawab pertanyaan paling praktis dari angka ini: berlaku untuk siapa, berapa yang masuk ke rekening, dan apa yang harus dilakukan kalau perusahaan tidak patuh.
“UMR” Sudah Bukan Istilah Resmi, tapi Angkanya Sama
Istilah UMR (Upah Minimum Regional) sudah tidak dipakai secara hukum sejak awal 2000-an. Yang berlaku sekarang adalah UMP (Upah Minimum Provinsi) untuk level provinsi, dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) untuk level kabupaten atau kota. Karena Jakarta berstatus daerah setingkat provinsi tanpa pembagian kabupaten, angka yang berlaku di sini adalah UMP, bukan UMR atau UMK.
Jadi ketika seseorang menyebut “UMR Jakarta 2026”, yang dimaksud adalah UMP DKI Jakarta 2026. Istilahnya berbeda, angkanya sama: Rp5.729.876.
UMR/UMP Jakarta 2026: Angka Resmi dan Dasar Hukumnya
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan angka ini pada 24 Desember 2025 di Balai Kota Jakarta. Keputusannya tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025 dan berlaku mulai 1 Januari 2026 untuk seluruh pekerja di wilayah DKI Jakarta.
Formula penetapannya mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan: inflasi + (pertumbuhan ekonomi × alfa). Nilai alfa yang dipakai untuk DKI Jakarta adalah 0,75, dari kisaran yang diperbolehkan yaitu 0,5 sampai 0,9. Semakin tinggi nilai alfa, semakin besar kenaikan yang dihasilkan dari formula yang sama.
Meski demikian, angka Rp5.729.876 masih berada di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jakarta 2026 yang dihitung Kementerian Ketenagakerjaan di kisaran Rp5,89 juta per bulan. Selisihnya sekitar Rp160.000, dan itulah yang mendorong KSPI beserta serikat buruh lainnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sampai ada putusan yang mengikat, angka yang berlaku tetap Rp5.729.876.
Tren Kenaikan UMR Jakarta Lima Tahun Terakhir
Dalam lima tahun terakhir, UMP Jakarta selalu naik berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta masing-masing tahun. Berikut datanya:
| Tahun | UMR/UMP Jakarta | Kenaikan Nominal | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2022 | Rp4.641.854 | +Rp225.667 | +5,11% |
| 2023 | Rp4.901.798 | +Rp259.944 | +5,60% |
| 2024 | Rp5.067.381 | +Rp165.583 | +3,38% |
| 2025 | Rp5.396.761 | +Rp329.380 | +6,50% |
| 2026 | Rp5.729.876 | +Rp333.115 | +6,17% |
Kenaikan 2024 terlihat paling kecil (3,38%), dan itu sempat memicu protes dari banyak serikat pekerja. Sejak 2025, persentasenya kembali ke kisaran 6%, mengikuti pemulihan ekonomi yang lebih stabil.
Siapa yang Berhak dan Bagaimana Cara Hitung Gaji Pokoknya
Ada dua hal yang sering disalahpahami soal UMP Jakarta 2026. Pertama, UMP hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Jika Anda sudah bekerja lebih dari setahun, gaji Anda tidak lagi mengacu pada UMP, melainkan pada Struktur dan Skala Upah (SUSU) perusahaan, yang nilainya seharusnya di atas UMP.
Kedua, Rp5.729.876 adalah angka bruto. Dari jumlah itu masih ada potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan (2% dari upah), BPJS Kesehatan (1%), dan kemungkinan PPh 21 tergantung status perpajakan Anda. Pekerja lajang tanpa tanggungan umumnya tidak dikenai PPh 21 pada level UMP karena penghasilannya masih di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Soal gaji pokok: regulasi mewajibkan gaji pokok minimal 75% dari total upah. Jika mengacu UMP, gaji pokok minimal yang wajib dibayar perusahaan adalah Rp4.297.407 (75% × Rp5.729.876), sementara sisanya bisa berupa tunjangan tetap.
UMP Jakarta vs Kota Sekitarnya: Angka yang Mengejutkan
UMP Jakarta bukan yang tertinggi di kawasan Jabodetabek. Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, yang masuk wilayah Jawa Barat, memiliki UMK yang lebih tinggi dari UMP Jakarta. Berikut perbandingan UMP dan UMK Jabodetabek 2026:
| Wilayah | Upah Minimum 2026 |
|---|---|
| Kota Bekasi | Rp5.999.443 |
| Kabupaten Bekasi | Rp5.938.885 |
| DKI Jakarta | Rp5.729.876 |
| Kota Depok | Rp5.522.662 |
| Kota Bogor | Rp5.437.203 |
| Kabupaten Bogor | Rp5.161.769 |
Ini bukan kesalahan hitung. Jakarta sebagai provinsi tunggal tanpa kabupaten tidak punya mekanisme UMK, sehingga semua pekerja mengacu pada satu angka UMP yang sama. Sementara itu, Jawa Barat sebagai provinsi punya UMP hanya Rp2.317.601, tapi gubernurnya menetapkan UMK per kota dan kabupaten. UMK Kota Bekasi bisa jauh melampaui UMP provinsinya justru karena kawasan industri di sana memang punya kebutuhan hidup yang tinggi.
Baca juga: Apa Itu UMKM: Pengertian, Kriteria, dan Perannya
UMSP Jakarta 2026: Ada Upah Sektoral di Atas UMP
Selain UMP, Pemerintah DKI Jakarta juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2026. UMSP berlaku untuk sektor tertentu dan nominalnya lebih tinggi dari UMP. Berdasarkan data UMSP DKI Jakarta 2026 yang dipublikasikan Hukumonline, sejumlah sektor industri pengolahan seperti industri minyak kelapa sawit dan pembekuan ikan ditetapkan di angka Rp5.741.201.
Jika Anda bekerja di sektor yang masuk daftar UMSP, Anda berhak atas angka yang lebih tinggi dari UMP biasa. Daftar lengkap sektornya bisa dilihat di situs resmi Disnaker DKI Jakarta atau melalui Hukumonline.
Kalau Gaji di Bawah UMP, Ini Jalur yang Bisa Ditempuh
Pelanggaran pembayaran upah di bawah UMP bukan perkara ringan. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, perusahaan yang terbukti melanggar dapat dikenai pidana penjara 1 sampai 4 tahun dan/atau denda Rp100 juta hingga Rp400 juta.
Jika Anda mendapati gaji di bawah UMP yang berlaku, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh. Mulai dari menyampaikan langsung ke HR atau manajemen dengan mengutip dasar hukumnya, kemudian melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat jika tidak ada respons. Jika masih tidak ada tindakan, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersedia mulai dari perundingan bipartit, tripartit, hingga Pengadilan Hubungan Industrial.
Baca juga: Koperasi Unit Desa (KUD): Pengertian, Fungsi, dan Sejarahnya
UMR Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 sudah berlaku sejak awal Januari. Angka itu bruto, hanya jadi acuan untuk pekerja dengan masa kerja di bawah setahun, dan ada kemungkinan sektor Anda punya UMSP yang lebih tinggi. Untuk dokumen hukum resmi dan selalu diperbarui, JDIH Provinsi DKI Jakarta adalah sumber yang paling tepat untuk diakses langsung.
